Indonesia perlu mereformasi kebijakan dukungan-dukungan fiskal untuk sektor energi agar lebih tepat sasaran dan efisien sehingga mendorong terjadinya transisi energi yang adil. Hal ini berkaca dari dukungan fiskal sektor energi yang berpihak pada energi fosil serta lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
Laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) yang bertajuk “Indonesia’s Energy Support Measures: An inventory of incentives impacting the energy transition” mencatat, dukungan energi di Indonesia naik 38% dari Rp 203 triliun pada 2016 menjadi Rp 279 triliun tahun 2020. Pada periode tersebut, rata-rata 94% dukungan energi dialokasikan setiap tahun untuk mendukung bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, gas, serta listrik berbasis bahan bakar fosil, dan cuma 1% yang dialokasikan untuk energi terbarukan.
Para ahli memperingatkan, dukungan Indonesia yang tidak proporsional untuk bahan bakar fosil memperlambat transisi energi, menguras anggaran publik, mempercepat perubahan iklim, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Kebijakan dukungan ini juga merusak target energi negara dan kewajiban lingkungan.
“Indonesia secara kritis perlu mengalihkan dukungan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan untuk memenuhi target iklim dan target bauran energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya tidak stabil,” kata Anissa Suharsono, peneliti IISD sekaligus penulis utama laporan tersebut.
Untuk itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk mereformasi kebijakan yang menguntungkan sektor fosil dan mengalihkannya ke investasi energi terbarukan. Dengan kebutuhan investasi Rp 500 triliun untuk mencapai tujuan energi bersih sebagaimana data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, penting bagi Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak dukungan bagi energi terbarukan untuk menandai peralihan nyata dari bahan bakar fosil.
Reformasi lainnya yakni dengan menargetkan dukungan kepada masyarakat miskin dan rentan di tengah melonjaknya harga energi dan krisis biaya hidup. Para ahli IISD merekomendasikan, anggaran publik harus digunakan secara efisien dan berfungsi untuk membuka jalan bagi transisi yang adil, jauh dari bahan bakar fosil.
“Mereformasi kebijakan yang mendukung bahan bakar fosil dan memastikan bahwa kelompok berpenghasilan rendah menerima dukungan yang ditargetkan untuk menghadapi kenaikan harga, membuat sumber daya yang ada dapat diinvestasikan ke energi terbarukan, transportasi bersih, dan infrastruktur berkelanjutan,” kata Lourdes Sanchez, rekan penulis studi dari IISD.
