Transisi ke ekonomi hijau bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi keharusan. Transisi ini harus terjadi untuk meminimalkan dampak dari krisis iklim sekaligus memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh di masa depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi hijau akan dan harus menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas. Dalam transisi energi misalnya, terdapat peluang untuk investasi baru dan lebih hijau, seperti industri baterai kendaraan listrik, panel surya, dan sebagainya.
“Transisi ekonomi hijau adalah untuk generasi masa depan dan juga harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan,” kata dia dalam rangkaian kegiatan G20 bertajuk Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable di Bali, 14 Juli 2022.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menjabarkan sejumlah alasan kenapa ekonomi hijau harus segera direalisasikan. Pertama, agar negara tidak kehilangan kesempatan ekspor mengingat produk dalam negeri bisa kalah kompetitif jika negara pengimpor menerapkan pajak karbon. Kemudian, investasi berbasis hijau akan beralih ke negara lain yang telah menerapkan kebijakan terkait industri rendah karbon.
Terakhir, akses terhadap keuangan global akan semakin terbatas karena investor lebih memilih menanamkan modal di sektor ekonomi hijau. “Dari aspek ekonomi dan keuangan apabila kita tidak segera bergegas melakukan berbagai kebijakan untuk menuju ekonomi hijau maka dampaknya kepada ekonomi maupun terhadap sistem keuangan kita sangat signifikan,” ujar Juda Agung sebagaimana dikutip Kompas.com.
Dalam salah satu artikel di laman resminya, Ernst & Young (EY) mengungkapkan, ekonomi sebuah negara hanya bisa tumbuh berkelanjutan jika urgensi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim bisa dikelola secara bersamaan. Pemerintahan berbagai negara harus menyadari perlunya mempercepat transisi hijau.
Namun, hal ini tidak mudah. Untuk menciptakan jalur hijau baru, dibutuhkan komitmen jangka panjang, investasi, inovasi tanpa henti, serta kerja sama antara lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil.
